www.Intelpos.Online. Sumatera utara . ketua dewan pimpinan cabang partai bulan bintang kab tapanuli selatan [ DPC PBB Kab Tapsel ] muhammad hadi susandra lubis memintak kepada bupati tapsel Dolly pasaribu tindak sewenang wenangan wakil bupati [ wabup ] tapsel Rasyid Assaf dongoran.
persoalanya adalah pemberian kewenang wenangan tidak utuh atau setengah hati seperti yang tersurat, dalam hal ini penanganan kemiskinan di kab tapsel, tegas hadi.
kita tau bahwa ketua tim penanganan kemiskinan itu tidak bisa bergerak sendiri sendiri tetapi bekerja secara tim di dalam tim tersebut ada dinas sosial, bappeda, termasuk sekda kab tapsel, ujar hadi
maksudnya untuk penanganan kemiskinan di tapsel tim telah dibentuk untuk bekerja dan bergerak bersama, termasuk melaksanakan koordinasi dengan ketua tim penanganan kemiskinan yangkini wakil bupati tapsel, sebut hadi.
celakanya dinas teknis dimaksud dikabarkan sampai saat ini [ 14 november 2022 ] sama sekali tidak pernah melaksanakan koordinasi dengan ketua tim atau wakil bupati tanpa alasan, padahal sudah dua kali paripurna di DPRD, sebut hadi bukan sekelas eselon II di tingkat kab tapsel sedianya dapat bekerja sesuai yang di amanahkan sebab menyangkut visimisi bupati dan wakil bupati dalam mewujudkan tapsel yang maju berbasis SDM pembangunan yang unggul, sehat, cerdas, sejahtera serta SDA yang produktif dan lestari, ungkap hadi. ketua pbb tapsel. persoalan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, tetapi pemerintah dengan segala kuasa dan kesewenang wenangannya sedianya jangan menjadi kemiskinan objek untuk kepentingan tertentu, sebut hadi.
bukankah angka kemiskinan naik atau turun menunjukan kinerja pemda sejauh mana keseriusannya menganggarkan kegiatan dan program untuk kepentingan masyarakat dalam hal ini masyarakat yang kurang mampu, kata hadi.
sebaliknya jika bupati Dolly paham bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan tidak semata ditangannya sudah sepatutnya tim penanganan kemiskinan sejak di terbitkan SK nya mendorong wakil bupati berkolaborasi dengan dinas teknis, kalaulah bupati hendak mengantarkan masyarakat tapsel seperti visimisi mereka, tandas hadi.
yang pasti pemerintah harus hadir di tengah keterperukan masyarakat karena masyarakat berhak mendapatkan kehidupan dan hak itu dijamin konstitusional, terangnya, kepada koordinator Intelpos.Online. [ FD ]