INTELPOS.COM Usulan pinjaman yang bertujuan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19 ini sudah diajukan Pemkab Bone ke PT Sarana Multy Infrastruktur (SMI) sejak tahun 2020 lalu. PT SMI adalah salah satu BUMN di bawah Kemenkeu RI, Dari Rp 500 miliar pengajuan penerimaan pembiayaan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dari hasil verifikasi disepakati Rp 300 miliar
Polimik pinjaman dana Rp300 miliar untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kabupaten Bone ditanggapi serius oleh Andi Akbar Napoleon, Ketua umum Laskar Arung Palakka itu sangat Setuju upaya ini sekaligus memberikan beberapa pemikiran kritis terkait program PEN Pemda Bone. Demikian pernyataan Andi Akbar, sapaannya. Sabtu (12/06/2021).
Menurutnya, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terhadap kondisi ekonomi di tengah Covid-19 lewat PT. SMI ( BUMN ) adalah instrumen negara untuk mensiasati pemulihan dan percepatan pembangunan ekonomi bangsa di daerah khususnya di Kabupaten Bone.
Terpuruknya ekonomi dalam kondisi Pandemi Covid sangat berdampak pada pembangunan Infrastruktur. Pembangunan yang telah direncanakan Tahun Lalu menjadi tertunda karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dialokasikan untuk Dana Covid 19 terlebih dahulu.
"Menurut Akbar Mungkin banyak yang bertanya mengapa Pemda mesti harus meminjam. Itu karna kepentingan masyarakat dalam membangun infrastruktur juga harus tetap terlaksana. Justru saya menilai pinjaman Pemda sangat Tepat demi terlaksananya rencana untuk membangun Bone lebih Cepat lagi."
Instrumen ini memiliki legal standing yang jelas yakni PP. No. 43 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP. 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan program pemulihan ekonomi dalam rangka mendukung kebijakan penangan Covid-19 di Indonesia. Untuk itu program ini sudah selayaknya di dukung penuh oleh masyarakat Bone sebagaimana yang telah terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia.
Andi Akbar menambahkan, "apa yang dipinjam oleh Pemda Bone hari ini saya pikir itu masih sedikit jika kita mau membangun Bone lebih baik dari segi infrastruktur. Tetapi tentunya hal ini juga ada batasan dan kesanggupan daerah untuk melunasi pinjaman tersebut. Untuk itu silahkan saja Pemerintah Bone berkreasi dalam membangun Bone. Biarkan Bupati memikirkan bagaimana cara memperbaiki Bone, namun yang menjadi tugas masyarakat khususnya pemuda Bone yaitu ikut mengawasi seluruh pekerjaan yang mengunakan uang negara agar pembangunan itu bisa tepat sasaran. Kami berharap sebenarnya Pemuda bisa ikut pro aktif dalam mengawasi seluruh proyek pembangunan yang dikerjakan menggunakan Dana PEN Tersebut. Silahkan di kawal mulai dari awal pekerjaan hingga akhir pekerjaan dan Bantu Aparat Hukum Menemukan Apa Yang Menjadi Kecurigaan Masyarakat Saat Ini Terhadap Pemerintah Bone".
Jadi prinsipnya adalah Pemda dan masyarakat Bone bisa selalu bersinergi mengawal program-program strategis pemulihan ekonomi di daerah ini. Karena disinilah kita bisa menilai berhasil atau tidaknya Pemerintah Kabupaten Bone dalam hal ini Bupati beserta SKPDnya. Jika pekerjaannya berkualitas dan dapat dinikmati oleh masyarakat dengan waktu yang lama berarti disitulah keberhasilan yang sesungguhnya.
"Pemda Bone lebih baik berutang kepada Pemerintah pusat, Ketimbang berutang kepada Rakyat dengan janji-janji politiknya dalam perbaikan insfrastruktur seperti Jembatan dan Jalan karna Jangan Sampai Janji Politik Hanya Meninggalkan Lampu-Lampu di Kab.Bone" Tutupnya(@)